KEBIJAKAN POLITIK KOREA UTARA ATAS INTERVENSI AMERIKA SERIKAT (1994-2002)

Oleh : Moh Abu Bakar/Abim Pribumi (06260140)

ABSTRAK Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui : (1) Kondisi politik Korea Utara pada tahun 1994-2002; (2) Hubungan politik Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) pada tahun 1994-2002; dan (3) Kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 1994-2002. Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian merenkonstruksi berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis berupa buku dan surat kabar tahun 1993-2003 yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu memperoleh data dengan cara membaca buku-buku dan surat kabar yang tersimpan di perpustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis, yaitu teknik analisis yang mengutamakan ketajaman dalam melakukan interpretasi, melalui pendekatan politik luar negeri, konflik dan intervensi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Pada tahun 1990-an Uni Soviet runtuh, sehingga keadaan politik dan ekonomi Korea Utara makin memburuk. Pemerintah Korea Utara memfokuskan perencanaan ekonomi, rekonstruksi, dan industri berat (senjata modern). Dalam politik luar negeri Korea Utara berpegang teguh pada sikap menentang imperialisme, kolonialisme dan berlandaskan pada ideologi komunis serta ajaran Ju Che (berdikari) dari pemimpin besar, yaitu Kim Il Sung yang artinya membangun negara dengan kekuatan sendiri. (2) Hubungan politik Korea Utara dan AS pada tahun 1994-2002 tidak terjalin dengan baik. Permasalahan utamanya adalah program pengembangan nuklir oleh Korea Utara, yang dianggap AS mengancam stabilitas di Semenanjung Korea. Beberapa perundingan telah dilakukan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara, tetapi keputusan dalam perundingan tidak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kedua belah pihak bersikap keras dengan tuntutannya, di satu sisi Korea Utara menuntut bantuan ekonomi dan jaminan keamanan dari AS. Di sisi lain, AS menghendaki program pengembangan senjata nuklir Korea Utara terlebih dahulu dihentikan, hal ini menyebabkan konflik antara AS dan Korea Utara belum terselesaikan. (3) Dalam menghadapi berbagai tekanan dan ancaman AS, Korea Utara menolak pemeriksaan IAEA, membangun perangkap anti tank, mengadakan program dan ekspor senjata nuklir, dan menghendaki pasukan AS meninggalkan Korea Selatan. Akhirnya Korea Utara menolak perundingan dengan AS.